,

Malaysia Punya 28 Jet Tempur Buatan Rusia, Tapi Hanya 4 yang Bisa Terbang

Pesawat jet tempur Su-30 Rusia. Rusia berencana menjual enam jet tempur Su-30 ke Myanmar. Foto/REUTERS

Militer – Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamad Sabu mengungkapkan bahwa dari 28 jet tempur buatan Rusia yang dimiliki angkatan udara Malaysia, hanya empat unit yang bisa terbang. Pernyataan dari pria yang akrab disapa Mat Sabu itu langsung menuai kritik keras dari kalangan militer Negeri Jiran.

Pada pidatonya di depan parlemen pada Selasa, Mat Sabu mengatakan, Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) memiliki 18 jet tempur Sukhoi Su-30 MKM dan 10 unit MiG-29. Namun, RMAF dinilai tidak dapat merawat jet-jet tempur yang mereka miliki sehingga banyak yang tak layak terbang.

“Hanya empat Sukhoi yang bisa terbang dengan baik,” kata Mat Sabu sebagaimana dikutip dari The Star. Dia menambahkan 14 Sukhoi lainnya saat ini dalam perbaikan.

Ke-10 jet tempur MiG-29 mulai digunakan oleh RMAF pada 1995, sementara enam unit SU-30 datang pada 2007 dengan sisanya dikirimkan dua tahun kemudian.

Dia mengatakan, kementerian pertahanan telah menghentikan kontraktor yang dikontrak oleh pemerintah sebelumnya dan sedang mempertimbangkan untuk mengganti mereka dengan kontraktor lokal.

Namun, pernyataan Mat Sabu itu mendapat kritik keras dari pimpinan Asosiasi Patriot Nasional, sebuah grup yang mewakili mantan pejabat militer Malaysia. Menurut Brigadir Jenderal (purn.) Mohamed Arshad Raji, sangat tidak pantas bagi Mat Sabu untuk mengungkap kapabilitas persenjataan Malaysia secara terbuka.

“Kami tidak harus mengatakan bahwa hanya empat Sukhoi kami yang bisa terbang. Ini adalah aset militer yang penting. Sangat penting bahwa masyarakat merasa yakin dan diyakinkan bahwa wilayah udara kita dapat dilindungi,”kata Brigjen (prun.) Raji kepada Free Malaysia Today.

Negara-negara di seluruh dunia mempertahankan tingkat kesiapan tertentu, bahkan di saat-saat damai, untuk melawan ancaman eksternal, jadi kami tidak ingin orang lain tahu tingkat kesiapan kami, ” tambahnya.

Meski sang jenderal mengerti bahwa pemerintah ingin menunjukkan transparansi, tetapi dia menegaskan bahwa masalah keamanan dan pertahanan seharusnya hanya terbatas pada anggota parlemen, bukan kepada publik.

sumber: Okezone