,

TNI Jawab Tantangan KKSB Papua, Perang Total 2021

TNI di Papua. ©Puspen TNI

Militer – Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua menjawab tuduhan kelompok tentara Papua merdeka (TPM) dengan menegaskan, apa yang dilakukan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), dengan melakukan pembunuhan adalah tindakan yang tak beradab.

“Saya rasa publik bisa melihat, mana yang binatang, mana yang tidak. Kalau ada orang membantai orang tanpa alasan siapa yang binatang?” kata Muhammad Aidi, juru bicara Komando Daerah Militer Papua kepada BBC News Indonesia, hari Kamis (6/12/2018).

“Keberadaan TNI di sini legal berdasarkan institusi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), keberadaan KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata) legalnya dari mana?” kata Aidi.

“Siapa yang melegalkan? Dasar hukumnya mana ada? Jadi, sekelompok orang mengangkat senjata secara ilegal, tanpa izin, itu adalah pelanggaran hukum,” kata Aidi.

Sebelumnya, dalam wawancara melalui telepon, juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, mengatakan bahwa pihaknya membunuh para pekerja konstruksi proyek jalan di Nduga karena bagi OPM, sebagian besar pekerja adalah anggota TNI, yang dianggap musuh oleh OPM.

“Kami melawan Indonesia, yang kami lawan itu bukan manusia. Mereka adalah manusia yang berwatak binatang. Oleh karena itu, kami menempuh jalan perang. Itu prinsip TPM,” kata Sebby.

Sebby mengatakan pihaknya tidak memerlukan pembangunan infrastruktur dan ini sudah ia peringatkan kepada TNI dan pemerintah Indonesia.

Ia juga mengatakan tidak khawatir pembunuhan pekerja proyek akan membuat keamanan di Papua memburuk.

‘Perang total pada 2021’

“Kami sudah siap melancarkan revolusi di seluruh tanah Papua melawan TNI dan Polri. Ini kesalahan juga pihak PBB, Amerika Serikat, dan Belanda yang memberikan Papua kepada Indonesia. Selama 50 tahun kami menderita, itu sudah cukup,” kata Sebby.

“Generasi lama sudah meninggal. Kami generasi baru sudah menetapkan memilih jalan revolusi…akan ada krisis di Papua, pada 2021 kami akan melancarkan perang revolusi total melawan TNI/Polri. Kami minta masyarakat sipil Indonesia untuk meninggalkan Papua Barat,” katanya.

Ia tidak merinci mengapa menyebut tahun 2021.

“Kami TNI dilatih dan dididik untuk membunuh dan siap untuk terbunuh,” kata Aidi.

Menanggapi pernyataan ini, juru bicara Kodam di Papua, Muhammad Aidi, menyatakan TNI siap berhadapan dengan tentara Papua merdeka.

Militer.me TV:

“Kita selalu siap kapan saja. Saya berharap mereka bukan pecundang. Artinya hanya sekadar bicara. Mari berhadapan secara jantan, kita siap menghadapi, TNI siap menghadapi demi menjaga kedaulatan negara ini, kami siap,” kata Aidi.

Papua diintegrasikan ke wilayah Indonesia melalui apa yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, yang hasilnya diakui oleh PBB.

Separatisme adalah salah satu masalah yang terjadi di pulau tersebut.

Pemerintah Indonesia antara lain mengalokasi dana khusus triliunan rupiah sejak 2001 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, melalui skema dana otonomi khusus.

Sejumlah pihak mengatakan dana otonomi khusus “tidak tepat sasaran dan harus sehera dievaluasi”.

Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur antara lain proyek Trans Papua.

Sebby mengatakan pihaknya tidak membutuhkan pembangunan prasarana dan hanya ingin “merdeka di tanah sendiri.”

Dana Puluhan Triliun Dikucurkan

Sementara, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menyebut puluhan triliun rupiah yang dikucurkan tiap tahun tak berdampak pada kesejahteraan warga asli Papua.

Ia juga mempertanyakan mengapa di Papua tak dimungkinkan partai daerah, sebagaimana di Aceh.

Ketua MRP, Timotius Murib, menyebut, sampai sekarang Papua masih mencatat angka kemiskinan terbesar, sekitar 21%.

“Ekonomi orang Papua sangat buruk dan tidak kelihatan. Misalnya bahan makanan lokal, di mana bupati harus kreatif memberdayakan sumber daya alam dan bagaimana agar akses ke masyarakat punya pendapatan perkapita. Tapi untuk ciptakan itu sangat susah,” ujar Timotius kepada BBC News Indonesia, Rabu (21/11/2018) lalu.

Dalam pantauan Timotius, layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih minim.

Dia mencontohkan pemanfataan sumber daya alam oleh kepala dearah, tidak meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Selain itu, ada pula penggunaan dana otsus yang menurutnya tidak tepat sasaran.

Dana yang semestinya ditujukan untuk kesehatan, seperti membangun rumah perawat di daerah pedalaman, menurutnya justru digunakan untuk membuat dermaga dan jembatan.

Sumber: Tribun Medan