in

Benny Wenda Respons Perintah Jokowi Berantas KKB Papua

Pengiriman militer untuk meredam unjuk rasa yang memanas di Papua beberapa pekan belakangan mengingatkan tokoh separatis Benny Wenda akan operasi Trikora. (Dok. The Office of Benny Wenda)

Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, merespons perintah Presiden Joko Widodo untuk memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

“Kami tahu bahwa perintah ini akan berujung pada: lebih banyak pembunuhan, penyiksaan, dan penderitaan bagi rakyat saya,” tulis Benny dalam pernyataan yang diunggah di laman ULMWP, Selasa (27/4).

Benny lantas membahas pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, yang dianggap mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dalam memberantas KKB.

“Memangnya para separatis dan teroris itu pakai teori HAM saat membunuh rakyat dan aparat yang bertugas?” kata Bambang.

Jokowi memang memerintahkan pemberantasan ini setelah Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny, gugur dalam baku tembak dengan KKB.

 “Saya perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Senin (26/4).

Bambang pun mengaku siap bertanggung jawab di hadapan hukum internasional atau hukum manapun demi melindungi rakyat dan negara dalam menumpas KKB.

“Terpenting, para separatis dan teroris bisa musnah dari bumi Indonesia,” ujar wakil ketua umum Partai Golkar itu.

Menurut Benny, mentalitas seperti Bambang ini yang membuat pembunuhan Pastur Yeremia Zambani bisa terjadi tahun lalu.

Ia kemudian menegaskan klaim bahwa KKB bukan kelompok kriminal, tapi pejuang untuk membebaskan negaranya dari kolonialisme.

Benny juga membahas ketakutan warga Papua Barat setelah Jokowi memerintahkan pemberantasan KKB. Menurutnya, banyak warga Papua kabur dalam 24 jam belakangan karena trauma akan kehadiran militer.

Ia pun meminta Jokowi segera menarik militer dari Papua. “Tentara Anda dan helikopternya tak melakukan apa pun kecuali membuat takut perempuan dan anak-anak di desa,” ujarnya.

Lebih jauh, Benny juga mendesak Jokowi mengizinkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke Papua Barat untuk menunjukkan kepada dunia yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Di akhir pernyataannya, Benny mengajak Jokowi bertemu untuk membahas solusi terbaik bagi konflik di Papua sekarang ini.

“Daripada merespons dengan pelanggaran HAM lebih jauh. Anda harus duduk dengan saya, presiden dengan presiden, dan menemukan jalan damai untuk memecahkan konflik kita,” katanya. Cnn

Loading...
Satgas Nemangkawi mengamankan lapangan terbang Beoga. (Foto: iNews/Andrew Chanry)

Dipukul Mundur, 9 Anggota OPM Tertembak dalam Operasi Penegakan Hukum di Ilaga Papua

Kapolri Sebut Label KKB Teroris Masih Dibahas di Kementerian