in

Anggota DPR Nilai Tak Pantas Pernyataan Gubernur Lukas Enembe Tolak Label KKB Teroris

Senjata KKB. gambar: merdeka.com

Gubernur sebagai eksekutif daerah dinilai harusnya membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah semestinya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Papua. 

Pernyataan itu disampaikan oleh anggota DPR asal Papua, Yan Permenas Mandenas mengkritisi pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang meminta agar pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris.

“Menurut saya sebagai pemerintah di daerah, beliau tidak bisa memberikan statement ke publik seperti itu, walaupun secara pribadi beliau adalah pimpinan politik di daerah,” ujar Yan dalam perbincangan melalui telepon di Jakarta, Jumat (30/4/2021). 

Dia menuturkan, secara struktural gubernur merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Pernyataan Lukas Enembe yang disampaikan secara terbuka di publik seperti itu dinilai kurang tepat karena bukan ranah politik yang harus dilakukan oleh seorang gubernur. 

“Jadi saya pikir tidak sepantasnya. Beda dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga DPRP atau MPRP yang mengeluarkan itu mungkin sah-sah saja,” tuturnya. 

Detik-Detik Gudang Senjata Mako Brimob Meledak di Semarang

Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra ini meminta kepada tim Gubernur Papua agar bekerja proaktif, tidak hanya membuat press rilis yang dilempar ke media dan publik. 

Menurutnya, gubernur harus membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat dalam rangka menangani situasi konflik Papua yang berkepanjangan.

“Sehingga masyarakat sipil, masyarakat kita yang ada di Papua tidak menjadi korban dari perkembangan dinamika politik dan keamanan yang terjadi di Papua,” katanya.

Loading...

Ilustrasi penangkapan teroris oleh Densus 88 Polri Foto : ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

Densus 88 Siap Turun ke Papua Usai KKB Dilabeli Teroris

Cek Kesiapan Yonif 315, Asops KSAD: KKB Papua Berbaur dengan Warga, Kalian Harus Bisa Mengendusnya